Pelanggaran Etika

Minggu, 6 Oktober 2013
Pada hari minggu saya memulai pengamatan tentang pelanggaran etika. Pada pukul 17.40 saya pergi ke gereja sekitar wilayah Perumnas III Bekasi Timur. Jalur perjalanan dari rumah saya ke gereja harus melewati daerah Bulak Kapal yang bila hari Minggu sudah sangat terkenal dengan macet dan sedikit banjir karena selokan dan sistem  pengairannya tidak baik. Ketika saya mengamati kemacetan yang ada, terlihat sebenarnya macet disebabkan oleh banyaknya angkutan umum (angkot) yang suka ngetem sembarangan bahkan di depan lampu merah, padahal lampu hijau menyala, tapi karena ingin menunggu penumpang lain, banyak sekali angkot-angkot yang maksa banget untuk ngetem sembarangan. Jelas sekali ini ini melanggar etika berkendara. Daerah Lampu merah ada tanda dilarang berhenti, apalagi letaknya dipersimpangan, sehingga saya merasa begitu sulit dan dempet-dempetan dengan motor lain untuk bisa mengambil jalur ke daerah Perumnas III. Tak hanya itu persimpangan di sekitar RS Sentosa pun Macet karena persimpangan yang kecil teapi banyak kendaraan yang asal belok, sehingga mengganggu arus lalu lintas. Seharusnya perlu kesadaran dan toleransi sesama pemakai jalan, mgningat ruas jalan tidak bisa diperluas, makanya perlu berbagi jalan dan tidak emosional saat berkendara.

Senin, 7 Oktober 2013
Senin pagi saya ada jam praktikum di Laboratorium di kampus J3 di Kalimas. Seperti biasa, saya berusaha untuk tidak datang terlambat. Jam masuk praktikum dimulai pukul 07.30 tetapi sampai jam 07.25 baru sedikit yang datang. Bahkan saat memasuki dan mulai kegiatan belajar, kelas masih diisi sedikit mahasiswa, dan banyak sekali yang terlambat. Jelas banget ini mengganggu kegiatan belajar. Saat belajar ada saja yang masuk, terlalu banyak yang terlambat, lebih parahnya lagi kalau yang terlambat cowo, pasti begitu masuk terasa sekalia bau rokoknya. Ini sangat-sangat menganggu belajar. Seharusnya kakak praktikumnya bisa lebih tegas mengatur kelas, sehingga diluar toleransi keterlambatan tidak usah diizinkan masuk sehingga tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang belajar, dan tutor tidak kehilangan konsentrasinya.

Selasa, 8 Oktober 2013
Selasa pagi  ada jam kuliah di gedung J4 Gunadarma. Jam perkuliahan dimulai jam 10.00 sedangkan saya sudah tiba di kampus jam 07.30 karena berangkat bersama keponakan saya yang sekolah di Kemang, mengingat dari rumah saya ke Kemang cukup jauh, jadi saya memilih untuk pergi bersama. Saat jam perkuliahan mulai on time  jam 10.00, dosen sudah mulai menyuruh kelompok yang akan presentasi untuk meju dan mulai presentasi. Saat mulai presentasi satu persatu mahasiswa yang telat mulai masuk. bahkan hingga pukul 10.30 masih ada yang berani masuk, mengingat dosennya cukup tegas dan tidak ada toleransi terlambat. Mahasiswa yang telat dan masuk saat presentasi sangat mengganggu, dan memecah perhatian semua orang dikelas. Dengan adanya mahasiswa yang telat dan terus-terusan masuk ke kelas tentu sangat menggangugu kegiatan belajar di kelas, sangat perlu diperketat tentang kedisiplinan di lingkungan kampus.

Rabu, 9 Oktober 2013
Hari Rabu saya harus pergi ke kampus J1 Kalimalang untuk mengisi KRS, mengingat saya mahasiswa transfer, jadi saya harus mengisi KRS lebih awal daripada mahasiswa lain. saat mengisi KRS terlihat ketertiban dan tidak ada pelanggaran. Lalu ternyata saya baru ingat kalau ada perkuliahan jam 10.30 di J3 Kalimas. Karena saya naik angkot bisa memakan waktu 1 jam dari J1 Kalimalang ke J3 Kalimas, dan kali ini saya yang melakukan pelanggaran. Saya terlambat mengikuti jam perkuliahan bahkan 30 menit setelah jam belajar dimulai. Akhirnya dengan pelan saya minta maaf ke Dosen karena terlambat karena harus mengisi KRS. Dosen memaafkan saya dan memperbolehkan saya mengikuti kegiatan belajar. Seharusnya saya bisa memprediksi waktu dan tidak datang terlambat sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar di kelas.

Kamis, 10 Oktober 2013
Hari ini adalah hari terakhir saya melakukan pengamatan terhadap pelanggaran etika di sekeliling saya. Pada hari kamis ini saya ada perjalanan dari Bekasi menuju Banten. Saat saya naik bis tujuan Banten saya memang meilihat pemandangan yang bagus dan hijau sedikit sekali terlihat perumahan di sekitar jalan tol, hanya terlihat sawah sepanjang jalan. Namun mendekati ruas jalan tol Banten Timur, banyak sekali orang yang turun di pertengahan jalan tol, saya sempat bingung kenapa mereka turun di jalan tol. Saya pun masih menyimpan tanda tanya karena saya memang bingung, karena jalan itu jauh dari perumahan dan pabrik. Setelah saya menyelesaikan urusan saya di Kompleks Perkantoran Banten dan menuju perjalanan pulang Banten-Bekasi, saya ingin mengikuti rute pulang, namun kata tukang ojek setempat, sebaiknya saya lewat jalan alternatif dan dekat dari jalan tol. saya bingung, padahal rute saya pergi sudah benar dan gampang ketemu jalan tol. coba saya diskusi dengan abang saya, saya mengikuti saran tukang Ojek itu. setelahh perjalanan yang jauh dan melewati ladang-ladang, saya mulai curiga dan takut kalau-kalau mereka berniat jahat, tapi tak lama sata melihat ada sebuat parkiran. Ternyata tukang Ojek itu mengarahkan jalan alternatif yaitu jalan tol yang bisa naik bis langsung ke Bekasi tanpa harus ke terminal dulu dan memang menghemat waktu. Sekarang saya tau orang-orang yang berhenti di jalan tol itu mengambil jalur alternatif agar bisa lebih dekat dari rumah mereka. Tetapi ini sebenarnya melanggar etika berkendara karena memang tidak boleh menaik-turunkan penumpang ditengah jalan tol, karena dapat membahayakan penumpang dan bis itu sendiri.

Etika Profesi Dosen

ETIKA PROFESI DOSEN

Dosen merupakan profesi yang penting untuk menunjang kelangsungan kegiatan belajar-mengajar untuk jenjang pendidikan. Dosen memiliki peranan penting dalam mengantarkan dan memberikan materi perkuliahan kepada peserta didik. Prestasi mahasiswa sebagai peserta didik sering dinilai berasal murni dari kegiata dan pengetahuan mahasiswa, tetapi komunikasi baik yang terjalin antara dosen dengan mahasiswa tidak bisa diabaikan. 

            Contohnya saja seperti  dalam kegiatan belajar-mengajar, sering sekali interaksi hanya satu arah. Dosen hanya memberikan informasi dan pengetahuan terkait mata kuliah dan mahasiswa merasa enggan untuk bertanya, karena alasan sudah mengerti atau pura-pura mengerti agar kegiatan perkuliahan cepat selesai. Studi penelitian pernah mengemukakan jika mahasiswa ingin bertanya menggali ilmu dan wawasan terkait mata kuliah yang disampaikan dosen, maka ilmu akan lebih terserap karena interaksi sudah dua arah dan materi lebih dipahami, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan akan lebih diingat.

Di Universitas Gunadarma etika profesi sebagai dosen Gunadarma cukup jelas dijabarkan pada “Pedoman Tata Krama Dosen”. Dalam pedoman tersebut dijelaskan persyaratan yang harus dimiliki untuk menjadi seorang dosen. Tentunya ini sebagai standard umum untuk berprofesi sebagai dosen Gunadarma, sehingga jelas dosen Gunadarma secara kepribadian dan akademik telah terjamin.

Pedoman tersebut berisikan banyak hal tentang etika profesi sebagai dosen :

1.      Etika dalam berpakaian

2.      Etika dalam memenuhi komitmen waktu

3.  Etika dalam pelaksanaan tugas pengajaran, penelitian dan pengapdian masyarakat Dosen Universitas Gunadarma.

Tak hanya berisi tentang tata krama saja, dalam pedoman tersebut juga berisikan tentang penghargaan yang diterima oleh dosen berprestasi yang dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa. 

Universitas Gunadarma (UG) pada tanggal 21 – 24 Juli 2009 lalu,  menyelenggarakan UG Fiesta 2009 dan UG ICT Award 2009. UG ICT Award 2009 memberikan penghargaan  kepada mahasiswa dan dosen UG  (internal). Bagi dosen penghargaan diberikan  untuk kategori  Staffsite terbaik dan Blog Dosen terbaik. Sedangkan bagi mahasiswa, penghargaan diberikan untuk kategori;  Photography Digital, Blog Mahasiswa, Studentsite Teraktif,  Menulis artikel di blog community,  Creative Design,  dan Top Blogger perminggu.

Sehingga jelas sekali bahwa etika profesi dosen di gunadarma sudah cukup jelas dijabarkan sampai kepada penghargaan yang diberikan. Namun pelaksanaan di kelas, masing-masing pribadi memiliki kekuatan dan kelemahan karakter masing-masing dan cara mengajar yang berbeda. sehingga perlu sikap dewasa dan objektif untuk menyikapinya.

Kebijakan Fiskal, Pengaruh dan Efektivitasnya dalam Perekonomian Indonesia

“KEBIJAKAN FISKAL, PENGARUH DAN EFEKTIVITASNYA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA”

Kelas 1EB20

Roslinda O. Sitakar                           2A212097

 UNIVERSITAS GUNADARMA

 FAKULTAS EKONOMI

 S1 AKUNTANSI

 BEKASI

2013

PENDAHULUAN

            Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Dalam literatur klasik, terdapat beberapa  perbedaan pandangan mengenai kebijakan fiskal, terutama menurut teori Keynes dan tiori klasik tradisional (Nopirin, 2000). Pada prinsipnya Keynes berpendapat bahwa  kebijakan fiskal lebih besar pengaruhnya terhadap output daripada kebijakan moneter. Hal ini didasarkan atas pendapatnya bahwa, pertama elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga kecil sekali (extrim-nya nol) sehingga kurva IS tegak.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing–masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.

ISI

1.      Peranan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi dalam  rangka  mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Kebijakan fiskal yang ekspansif akan menggeser kurva IS ke kanan sehingga output meningkat. Sedangkan ekspansi moneter dengan penambahan jumlah uang beredar pada kurva IS yang tetap tidak akan berpengaruh terhadap output. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal akan lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan moneter.

Pada sektor rumah tangga (RTK), dimana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi daan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi dengan Pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll. Sedangkan dengan dunia internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pada sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk barupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan penghasilan dan keuntungan kepada rumah tangga barupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan pemerintah, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah. Sedangkan hubungan dengan dunia internasional, perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negri.

Pada sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan rumah tangga dimana pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untuk hubungan dengan perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Pada sektor dunia internasional/luar negeri, dimana hubungan dengan rumah tangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. dan untuk hubungan dengan perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.

2.      Jenis Kebijakan Fiskal

Dari sudut ekonomi makro maka kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif  adalah suatu kebijakan ekonomi dalam  rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pada saat munculnya kontraksional gap. Konstraksional  gap adalah suatu kondisi dimana output potensial (Y_F) lebih tinggi dibandingkan dengan output actual ( Y₁). Pada saat terjadi kontraksional gap ini kondisi perekonomian ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran dimana U_actual > U_alamiah.

Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah (G) atau menurunkan pajak (T) untuk meningkatkan output (Y), adapun mekanisme peningkatan pengeluaran pemerintah ataupun penurunan pajak (T) terhadap output adalah sebagai berikut, pada grafik (2.1) maka dapat dijelaskan bahwa disaat pengeluaran pemerintah (∆G) naik atau selisih pajak  (∆T) turun maka akan menggeser kurva pengeluaran agregat keatas sehingga  pendapatan akan naik dari (Y1) menjadi (Yf). 

Gambar 2.1.  Kurva kebijakan fiskal ekspansif

Kebijakan fiskal kontraktif adalah  kebijakan pemerintah  dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. pada saat munculnya ekpansionary gap. Ekspansionary gap adalah suatu kondisi dimana output potensial (Y_f) lebih kecil dibandingkan dengan output Actual (Y₁). Adapun mekanisme penurunan pengeluaran pemerintah (G) ataupun kenaikan pajak (T) terhadap output (Y) adalah sebagai berikut, secara grafik kebijakan fiskal kontraktif diagram sebagai berikut: 

Gambar 2.2.  Kurva kebijakan fiskal kontraktif

Pada gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa disaat pengeluaran pemerintah (∆G) turun atau selisih pajak (∆T) naik maka akan menggeser kurva pengeluaran agregat kebawah sehingga  Pendapatan akan turun dari (Y₁) menjadi (Y_f).

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan  industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Dengan tetap mempertahankan asumsi bahwa pengeluaran investasi (I) dan pengeluaran pemerintah (G) bersifat otonomus, maka pajak akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi melalui pengaruhnya terhadap fungsi konsumsi.

3.      Pengaruh Pajak terhadap Pendapatan Konsumsi

            Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal jika ia menggunakan kekuasaannya untuk mempengarui pengeluaran total baik secara langsung - dengan mengubah belanja barang dan jasanya - maupun tidak langsung – dengan mengubah pendapatan diposabel anggota masyarakat melalui pelabuhan tingkat perpajakan atau tunjangan (transfer outlays). Walaupun pengaruh fiskal dari pemerintah-pemerintah pusat dan daerah sangat besar, kedua jenis pemerintah daerah ini tidak dapat menjalankan kebijakan fisal yang sistematis karena mereka tidak dapat mengalami defisit yang tanpa batas. Mereka harus berusaha mengatasinya atau mereka akan kehilangan kredibilitas. Selama resesi ekonomi, penerimaan negara menurun dan tunjangan penganggutan serta pengeluaran untuk berbagai program lainnya meningkat sehingga terjadi defisit. Nilai defisit biasanya dikendalikan dengan menaikkan pajak dan mengurangi pengeluaran.

Pengeluaran pemerintah dan kebijakan perpajakan mempunyai tiga dampak utama dalam makro ekonomi yaitu dampak pengeluaran (expenditure impact), dampak financial (financial expenditure), dan dampak penawaran (supply expenditure). Misalakan pemerintah merancang program pembangunan jalan raya, kenaikan pengeluaran secara langsung meningkatkan kegiatan ekonomi. Jika pemerintah membiayai defisit yang terjadi dengan menjual obligasi kepada sektor swasta, kekayaan sektor swasta akan naik, dan dampak financial ini akan meninmbulkan dampak pengeluaran. Selanjutnya jalan baru tersebut akan menambah infrastruktur perekonomian dan menaikkan potensi produksi, berarti akan menambah penawaran.

Serupa dengan hal tersebut, suatu pemotongan pajak secara langsung akan meningkatkan pendapatan disposabel (pendapatan setelah kena pajak) dan konsumsi sektor swasta. Hal itu pun akan memberikan dampak finansial karena kenaikan defisit yang terjadi harus dibiayai. Akhirnya pemotongan pajak tersebut akan merangsang orang untuk bekerja lebih giat dank arena itu ia juga memberikan dampak dari sisi penawaran.

	Er = C + Ir + G

Ahli statistik pendapatan nasional kini mempunyai kerangka kerja sebagai berikut :

Sektor	Pengeluaran	Pendapatan
Rumah Tangga	C (konsumsi)	Yd (Pendapatan disposabel)
Perusahaan	Ir (realisasi investasi bersih)	O
Pemerintah	G (belanja barang dan jasa pemerintah)	T (seluruh pajak dikurangi pengeluaran tunjangan oleh pemerintah)
Sama dengan	Er (realisasi pengeluaran nasional)	Y (pendapatan nasional riil)

Dari kerangka kerja di atas jelas bahwa sektor pemerintah sekarang termasuk dalam perkiraan. Pada sisi pengeluaran kita tambahkan belanja barang dan jasa pemerintah. Dalam kaitannya dengan pembahasan sekarang, tunjangan harus kita anggap sebagai pajak negeatif, tunjangan kita masukkan di sisi kanan pada neraca karena iya berlaku seperti pajak dalam membedakan pendapatan nasional dengan pendapat disposabel. Tunjangn tidak merupakan pengeluaran terhadap barang dan jasa, tetapi seperti pajak, iya mempengaruhi pendapatan disposabel dan mempengaruhi pengeluaran untuk konsumsi.

Secara metematik, pendapatan disposabel adalah hasil pengurangan antara total pendapatan dengan pajak:

Yd = Y – T

dimana :

            Yd       : Pendapatan setelah kena pajak

            Y         : Pendapatan sebelum kena pajak

            T          : Taxes (pajak)

Pajak memberikan dampak yang besar terhadap jumlah pendapatan. Semakin tinggi nilai pajak yang diberlakukan, maka akan mengurangi jumlah pendapatan bersih. Dan sebaliknya jika nilai pajak yang berlaku semakin menurun, maka jumlah pendapatan bersih akan meningkat. Realisasi pengeluaran agregat sekarang sama dengan :

	Y = C  + S + T

dan karena pendapatan disposabel dapat dikonsumsi dan ditabung, sisi pendapatan dari sisi kanan perkiraan tersebut dapat dipecah menjadi :

Defenisi akuntansi mengharuskan E_r = Y sehingga dengan menyamakan kedua sisi perkiraan kita peroleh :                                   Ȼ + I_r + G = Ȼ  + S + T

         I_r + G = S + T

Bagian sebelah kiri dari persamaan di atas komponen-komponen non konsumsi dari pengeluaran direncanakan, dan sering disebut “suntikan”. S + T di sisi kanan adalah bagian Y yang tidak dikonsumsi. Dan umumnya disebut “bocoran” karena S dan T adalah pendapatan yang tidak dibelanjakan. Keseimbangan mengharuskan suntikan (injection) sama dengan bocoran (leakages); jika tidak, aka nada perbedaan antara pengeluaran direncanakan dnegan pendapatan, dan hal ini akan menimbulkan pendapatan yang berubah.

	G – T = S – I

 

atau                                               

dalam bentuk ini sisi kiri menunjukkan defisit anggaran pemerintah yang harus sama dengan selisih antara tabungan swasta dan investasi yang diinginkan yang dewasa ini sering disebut “surplus sektor swasta” karena ia setara dengan selisih antara penghasilan disposabel sektor swasta dan pengeluaran swasta.

4.      Pengaruh Pajak terhadap Keseimbangan Ekonomi

Karena kebijakan fiskal bertujuan mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik, maka dampaknya terhadap keseimbangan ekonomi harus dipahami. Salah satu cara paling mudah melihatnya adalah dengan melihat pengaruh pajak terhadap output keseimbangan

Pajak Anggaran

Dilihat dengan perbandingan nilai penerimaan (T) dan pengeluaran (G), politik anggaran dapat dibedakan menjadi:

·         anggaran tidak berimbang,dan

·         anggaran berimbang.

Hasil yang dicapai dari kebijakan fiskal merupakan interaksi (resultan) dari dampak pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap output keseimbangan. Pengaruh perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perubahan pendapatan keseimbangan seperti yang dibahas sebelumnya adalah :

∆Y =    ∆ G 

            Sedangkan pengaruh pajak terhadap pendapatan adalah:

                              ∆Y =  - b ∆T

a. Anggaran Defisit (Deficit Budget)

Anggaran tidak berimbang dapat dibedakan lagi menjadi anggaran defisit (deficit budget) dan anggaran surplus (surplus budget). Anggaran defisit adalah anggaran yang memng direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah (T<G atau G>T). Politik anggaran defisit, bisanya ditempuh bila pemerintah ingin menstimulir pertumbuhan ekonomi. Hal ini umumnya dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi.

Dengan asumsi kondisi awal anggaran pemerintah adalah anggaran berimbang (G = T), bila pemerintah menempuh anggaran defisit, maka ∆G > ∆T, dimana ∆G > 0 dan  ∆T > 0 . karena  ∆G > 0 dan ∆G > ∆T, maka jika pemerintah menempuh politik anggaran defisit, pemerintah dianggap memilih kebijakan fiskal ekspensif.

∆Y karena ∆G =     ∆ G 

∆Y karena ∆T = -   b ∆ T

Sehingga total pengaruhnya (karena  ∆G dan ∆T) adalah :

                       Y =   ∆G      +     - b ∆T

                             =   ∆G      -   b ∆ T

Atau

             ∆Y =  ∆G – b  ∆T

b. Anggaran Surplus (Surplus Budget)

Kebalika dari anggaran defisit, dalam anggaran surplus pemerintah merencanakan penerimaan lebih besar dari pengeluaran (T>G atau G<T). Atau dapat Juga dikatakan pemerintah menempuh politik anggaran surplus, dimana  ∆G < ∆T, dimana  ∆G dan  ∆T >0

c. Anggaran Berimbang (Balance Budget)

Pemeirntah dikatakan menempuh politik anggaran berimbang bila pengeluaran direncanakan sama dengan penerimaan ( G=T atau T=G)

∆Y karena  ∆G =    ∆G 

∆Y karena ∆T =   - b  ∆T

5.      Politik Anggaran

Proses politik anggaran negara secara transparan melalui prosedur yang relatif panjang menjadi piranti strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Sehingga, fungsi kebijakan fiskal dalam penerapan RAPBN 2009 sangat bergantung pada pemahaman kolegial akan makna penting perencanaan, pelaksanaan yang efektif, dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan negara.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam sidang paripurna dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPR tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2009, Selasa (26/8), di Jakarta. "Peranan strategis lain dari kebijakan fiskal merupakan konsekuensi logis dari peningkatan tranparansi, demokratisasi, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat terkait kebijakan anggaran negara," tutur Sri Mulyani.

Dikatakan, pemerintah merancang pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN 2009 mencapai Rp 1.022,6 triliun atau naik Rp 127,6 triliun (sekitar 14,3%) dari sasarannya dalam APBN-P 2008.

Untuk belanja negara, direncanakan Rp 1.122,2 triliun atau naik 13,4% (setara Rp 132,7 triliun) dari pagu APBN-P 2008. Artinya, defisit anggaran pada 2009 diperkirakan mencapai Rp 99,6 triliun atau sekitar 1,9% dari PDB.

6.      Efektivitas Kebijakan Fiskal

Sebagaimana diyakini pemerintah, dampak berarti dari krisis keuangan global akan kian terasa hingga medio 2009, setelah itu pertumbuhan ekonomi Indonesia secara perlahan akan pulih secara bertahap.

Krisis keuangan global menjadi ancaman besar bagi upaya menciptakan pembangunan ekonomi yang berkarakter 3P (pro-growth, pro-job, dan pro-poor). Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2009 dapat mencapai 5% atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2008 yang diperkirakan mencapai 6,2%. Optimisme pemerintah memangkas laju pertumbuhan ekonomi yang relatif moderat di tahun 2009 didasarkan atas dua alasan.

Pertama, adanya ruang gerak ekspansi fiskal yang besar sebagai dampak dari sisa anggaran di tahun 2008 yang mencapai Rp52,3 triliun. Kedua, pesta demokrasi (pemilihan anggota legislatif dan presiden) yang diprediksi akan mampu mendorong permintaan dari berbagai sektor. Disadari atau tidak,optimisme di tahun 2009 juga terlahir dari turunnya ekspektasi inflasi yang menjadi semacam blessing in disguise.

Sebagaimana diketahui, krisis global akan menurunkan permintaan dunia untuk segala produk dan hal ini dapat menjadi berita baik untuk meredam inflasi domestik yang berasal dari imported inflation seperti turunnya harga minyak dunia, minyak sawit, dll.Turunnya laju inflasi tidak hanya baik bagi tanda (signaling) turunnya suku bunga, tapi juga bagi penduduk miskin ataupun mereka yang berada di batas garis kemiskinan.

a.      Stimulus Fiskal

Pemerintah juga telah menetapkan empat strategi kebijakan untuk memperlunak dampak krisis global, yaitu memperkuat ketahanan sektor keuangan, melakukan konsolidasi fiskal, memberikan stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Dengan pertimbangan bahwa stimulus fiskal merupakan “obat merah”, fokus kebijakan haruslah pada sisi meminimalkan dampak krisis global terhadap naiknya angka kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah telah berencana memberikan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah terhadap 17 industri dengan nilai Rp9 triliun lebih, tarif impor ditanggung Rp2,4 triliun, belanja modal untuk infrastruktur yang mencapai paling tidak Rp72 triliun, dan Rp4,9 triliun digunakan untuk biaya pembebasan lahan.

Dengan demikian, total biaya yang dikeluarkan sebagai respons dari krisis sebesar Rp88,3 triliun. Bagian tersulit dalam menjalankan stimulus fiskal adalah menjamin efektivitas kebijakan, termasuk dalam hal ini kalkulasi akan kelompok mana yang mendapat keuntungan dan kerugian (benefit and cost).

Dalam situasi krisis, stimulus fiskal seyogianya dapat memperkecil ketimpangan dan kesenjangan pendapatan. Demikian pula penetapan sektor prioritas menjadi agenda yang perlu dipikirkan secara matang.Namun,hal ini jelas tidak mudah karena pengambil kebijakan cenderung mengambil sikap akomodatif bagi semua sektor karena lebih minim risiko, terutama dari aspek ekonomi politik.

b.      Pengangguran

Sebagaimana diketahui menurut data BPS, hingga semester kedua tahun 2008, angka pengangguran terbuka masih menunjukkan penurunan seiring dengan penciptaan lapangan kerja baru sebesar 2,62 juta orang antara Agustus 2007 dan Agustus 2008.

Hal ini mengindikasikan bahwa krisis global belum berdampak negatif terhadap serapan tenaga kerja paling tidak hingga medio 2008. Namun, angka setengah pengangguran menunjukkan peningkatan hingga 2 juta orang dalam dua tahun terakhir ini. Hal ini menandakan bahwa risiko naiknya angka pengangguran masih akan besar. Paling tidak ada tiga alasan yang mendorong hal ini terjadi.

Pertama, turunnya pertumbuhan ekonomi menandakan adanya penurunan kapasitas produksi nasional dan hal ini pasti akan menambah angka pengangguran. Kedua, tingginya angka pemutusan hubungan kerja akan memaksa intensitas pencarian pekerjaan semakin besar, termasuk dalam hal ini pengangguran yang berada di kelompok pengangguran sukarela. Ketiga, pengangguran juga akan berasal dari kelompok pencari kerja baru yang sebelumnya masuk kategori bukan angkatan kerja.

Sebagaimana diketahui, dalam dua tahun terakhir ini, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah perdagangan dengan tingkat penciptaan kesempatan kerja mencapai 2 juta orang, disusul jasa kemasyarakatan sebesar 1,74 juta.Pada sisi lain, sektor yang merupakan kantong pengaman, yaitu sektor pertanian, hanya mampu menciptakan kesempatan kerja baru sebanyak 190.000 orang. Dengan demikian fenomena pengangguran terbesar akan dialami sektor jasa yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor pertanian dan industri.

c.       Kemiskinan

Terlepas dari banyaknya kelemahan dari sisi pengukuran angka kemiskinan, terutama dari sisi pengukuran garis kemiskinan, data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin pada 2008 merupakan angka terkecil sejak krisis ekonomi 1997/1998.Namun, pengukuran garis kemiskinan berdasarkan angka USD1 dan USD2, memperlihatkan lonjakan angka kemiskinan yang sangat besar.

Hal ini menandakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia sangat sensitif terhadap garis kemiskinan yang menjadi basis. Demikian pula fenomena kemiskinan di Indonesia bercirikan tingginya kelompok masyarakat yang rentan menjadi miskin. Pada sisi lain, masalah kemiskinan nonpendapatan (non-income poverty) lebih serius dibandingkan dengan kemiskinan pendapatan (income poverty).

Melihat kenyataan tersebut, pengendalian tingkat harga dan peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar,khususnya pendidikan dan kesehatan, menjadi obat mujarab untuk lebih melindungi kelompok miskin dan rawan miskin.

Pada akhirnya efektivitas stimulus kebijakan fiskal akan sangat tergantung pada tiga elemen, yaitu penekanan lonjakan pengangguran di sektor jasa,pemberian bantuan langsung bagi kelompok miskin,dan perbaikan infrastruktur dasar.

PENUTUP

Kebijakan fiskal berfungsi untuk mengatur perokonomian Indonesia terutama dibidang, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Efektifitas kebijakan ini berguna untuk mengatur dan mengendalikan GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Pengaturan fiskal secara tepat adalah suatu hal yang sangat sulit karena memerlukan peramalan yang sangat akurat dan kesediaan bertindak cepat berdasarkan ramalan tersebut. Banyak kebijakan fiskal yang berjalan secara otomatis dan membantu menstabilkan perekonomian. Ketika perekonomian mengalami kelesuan, penerimaan dari semua pajak akan menurun pula secara otomatis sedangkan pengeluaran untuk tunjangan pengangguran, kesejahteraan dank upon untuik pangan akan meningkat. Konsekuensinya adalah menurunnnya pendapatan sisa pajak dan pasca pajak, namun tidak sebanyak dalam keadaan sebaliknya, dan hal ini akan meredam efek penurunan konsumsi dan belanja investasi perusahaan dalam suatu perekonomian, dengan cara tersebut efek pengangguran dapat diperkecil dan resesi bisa diperingan.

DAFTAR PUSTAKA

Tambunan, Dr. Tulus T.H.2001.”Perekonomian Indonesia.Jakarta.Ghalia Indonesia

Dernburg, Thomas F. dan Karyaman Muschtar.1994.”Makro-Ekonomi:Konsep, Teori, dan

Kebijakan”.Jakarta.Erlangga.